Ada Ribuan Pemilih Ganda, KPU Gresik Dinilai Lalai

GRESIK – Pilkada Gresik yang diikuti 3 pasangan calon terancam amburadul. Kondisi itu dipicu oleh ditemukannya pemilih ganda yang bisa dimanfaatkan salah satu pasangan calon untuk menggelembungkan suaranya. Sebagaimana diketahui, 3 pasangan calon kepala daerah Kabupaten Gresik siap berlaga pada Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember 2015 mendatang. Ketiga pasangan calon tersebut antara lain pasangan incumbent Sambari Halim Radianto-Mohamad Qosim (SQ) dengan nomor urut 1. Lalu pasangan Husnul Khuluq-Achmad Rubaie (Berkah) di nomor urut 2, dan Ahmad Nurhamim-Junaidi (Arjuna) nomor urut 3. Dari informasi yang didapat DPD LIRA Gresik, daftar pemilih sementara di Kabupaten Gresik banyak ditemukan pemilih ganda. Efektivitas program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) patut dipertanyakan.  Bupati LIRA Gresik Sahar Sulur menilai, permasalahan pemilih ganda merupakan kelalaian dari penyelenggara pilkada, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik.  “KPU Gresik dan pemerintah selalu melakukan kesalahan yang sama. Jadi, apa gunanya e-KTP yang diyakini menjadi sumber valid untuk hal data pemilih. Faktanya, hal ini masih bermasalah, terutama jelang Pilkada di Gresik,” kata Sulur. Dikatakan Sulur, persoalan ini sangat krusial. Sebab, pemilih ganda akan mengorbankan hasil pilkada dan menimbulkan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). “Ini masalah krusial dan berulang-ulang dialami penyelenggara pemilu. Sejak pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), akurasi daftar pemilih selalu bermasalah,” serunya. Menurutnya, KPU Gresik harus fokus menyelesaikan masalah ini, sebab menyangkut hak politik warga Gresik yang harus diakomodasi penyelenggara pemilu. “Walaupun masalah (DPT ganda-red) terus berulang-ulang, harus dibenahi. Tahapan sekarang sudah berada di tangan KPUD Gresik dan masuk dalam tahapan kampanye. Sebenarnya, sudah tidak usah mengurusi masalah ini. Namun, masalah daftar pemilih tidak bisa dilupakan,” ujarnya. Dari informasi yang dihimpun LIRA Gresik bersama dengan Hitam Putih, masih ada 20 ribu warga Gresik terekam dalam e-KTP ganda. Kondisi tersebut sangat dikhawatirkan karena bisa masuk menjadi pemilih ganda menjelang Pilkada Gresik 2015. Informasi ini juga diakui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadispendukcapil) Gresik, Herman T.Sianturi. Dia mengatakan, adanya e-KTP ganda karena warga yang sudah melakukan perekaman identitas melakukan yang sama di daerah lain. Namun, tidak melaporkan ke dinas terkait sehingga terjadi e-KTP ganda. Herman T.Sianturi mengatakan, semula ada 37 ribu warga Gresik yang terekam dalam e-KTP ganda. Tapi, setelah Dispendukcapil Gresik turun ke bawah dengan lebih mengaktifkan peran petugas administrasi kelurahan/desa. Masyarakat yang terekam dalam e-KTP ganda teridentifikasi dengan menelusuri nama, alamat, RT dan RW sebelum diserahkan ke petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Selain permasalahan e-KTP ganda lanjut Herman T.Sianturi, instansinya juga dipusingkan dengan 200 ribu warga yang belum terekam e-KTP. Dari jumlah itu merupakan data anomali. Pasalnya, saat dipanggil untuk melakukan perekaman tidak pernah hadir, atau bisa juga meninggal dunia, pindah domisili tapi tidak melapor. "Kami berharap masyarakat yang sesuai persyaratan belum memiliki e-KTP segera melapor untuk segera dilakukan perekaman," paparnya. Tidak hanya LIRA Gresik, bahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur juga menemukan banyak pemilih fiktif dan pemilih ganda di sejumlah daerah di Jawa Timur. Bawaslu Jawa Timur meminta KPU di 17 kabupeten/kota yang ikut dalam Pilkada serentak mencoret daftar pemilih sementara (DPS) yang telah meninggal. "Untuk pemilih meninggal yang harus dicoret ada 14.907 orang meninggal di Kabupaten Mojokerto, Sumenep ada 18.282 orang, 20.473 orang di Situbondo, dan 46.193 orang di Jember," kata Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto, di Surabaya, Sabtu (19/9/2015). Tak hanya itu. Bawaslu Jawa Timur mencatat banyak warga Jawa Timur yang belum terdaftar sebagai pemilih Pilkada nanti. Di antaranya ada 10.838 irang yang belum tedaftar sebagai pemilih di Kabupaen Lamongan, 12.792 orang di Kabupaten Situbondo, 13.239 orang di Kabupaten Mojokerto, dan 52.003 orang di Kabupaten Jember. Sufyanto berharap, tidak akan ada kecurangan dalam pilkada serentak 2015. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat memiliki hak sebagai pemilih dan dipilih. "Sebagai negara dengan asas demokrasi, sudah sepatutnya menjaga proses demokrasi. Semoga tidak ada KPU yang bermasalah di 17 daerah ini dan Panwas untuk tetap terus memantau pelaksanaan pilkada serentak," imbuh dia. Sementara itu, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan, KPU kabupaten/kota di Jawa Timur masih terus memperbaiki dan mencocokkan data pemilih. Daftar pemilih tetap (DPT) ditargetkan rampung sebelum tahapan Pilkada serentak dimulai. Eko berharap masyarakat selalu aktif dalam mengecek data pemilih di masing-masing KPU kota/kabupaten setempat. Sehingga saat pilkada serentak digelar mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. "Kami sudah sosialisasi kepada masyarakat soal DPT ini. Jangan sampai saat pilkada serentak nanti tidak terdaftar dalam DPT," katanya. (tim)